Peran Penegakan Hukum Laut Bali dalam Menanggulangi Kejahatan Maritim

Peran Penegakan Hukum Laut Bali dalam Menanggulangi Kejahatan Maritim

Hukum laut memiliki peranan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di laut. Di Indonesia, Bali menjadi salah satu daerah yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum laut. Banyak kejahatan maritim yang terjadi di perairan sekitar Bali, seperti pencurian ikan, penyelundupan barang terlarang, dan juga kejahatan terkait narkotika.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Bali, Kolonel Bakamla Kasim, penegakan hukum laut di Bali sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara. “Peran penegakan hukum laut di Bali sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai kejahatan maritim yang terjadi di wilayah perairan Bali,” ujar Kolonel Bakamla Kasim.

Selain itu, Kepala Kepolisian Resort Pelabuhan Benoa, AKBP Kadek Dian Sutarja, juga menekankan pentingnya peran penegakan hukum laut di Bali. Menurutnya, kejahatan maritim dapat merugikan negara dan masyarakat, sehingga penegakan hukum laut harus dilakukan secara tegas dan efektif.

Dalam menanggulangi kejahatan maritim, kolaborasi antara Bakamla, Polisi, dan TNI Angkatan Laut sangat diperlukan. Mereka harus bekerja sama dalam melakukan patroli laut, penegakan hukum, dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan di laut.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, peran penegakan hukum laut sangat penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut. “Dengan adanya penegakan hukum laut yang baik, diharapkan dapat mengurangi kejahatan maritim dan juga melindungi sumber daya laut yang ada,” ujar Prigi.

Dengan demikian, peran penegakan hukum laut di Bali sangat diperlukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di laut. Kolaborasi antara berbagai pihak dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga laut sebagai aset bangsa sangatlah penting dalam menanggulangi kejahatan maritim. Semoga upaya penegakan hukum laut di Bali dapat terus ditingkatkan demi keamanan dan kedaulatan negara.